Indonesia Bisa Dikucilkan Dari Perfilman Dunia

Sabtu, 19 Februari 2011 00:21 | Tag: Kontroversi Film Asing

Kapanlagi.com - MPA atau Asosiasi Produser Film Amerika telah memutuskan bahwa selama ketentuan Bea Masuk Atas Hak Distribusi Film Impor itu diberlakukan, maka seluruh film Amerika Serikat tak akan didistribusikan di seluruh wilayah Indonesia, terhitung sejak hari Kamis, tanggal 17 Februari 2011. Mereka menganggap bahwa aturan tersebut 'salah kaprah' dan memberatkan para distributor film asing, khususnya Hollywood.

"Mulai hari ini sudah tidak ada lagi film-film Asing yang ditayangkan di semua bioskop termasuk bioskop 21," ujar Noorca M. Massardi, seorang budayawan, pengamat film, Ketua GPBSI, dan sekaligus juru bicara 21 Cineplex, saat dihubungi melalui telepon oleh KapanLagi.com™, Jumat (18/2).

Atas keputusan yang dibuat oleh MPA, Noorca dan segenap pihak 21 Cineplex merasa prihatin dengan kondisi yang terjadi sekarang ini. Noorca berharap agar pihak bea cukai bisa mempertimbangkan beberapa hal yang bisa menjadi solusi pemecahan masalah yang terjadi pada pendistribusian film impor, di antaranya :

1. Bila Negara/Pemerintahan/Kemenkeu/Ditjen Pajak/Ditjen Bea Cukai/Pemda/Pemkot/Pemkab tidak ingin kehilangan Rencana Anggaran Pendapatan dari bea masuk/PPh film impor, maka ketentuan yang tidak lazim yang merupakan tafsir baru atas UU/Peraturan tentang perpajakan yang lama itu harus dibatalkan/dicabut.
2. Bila Negara/Pemerintah peduli pada nasib dan masa depan industri perbioskopan Indonesia, yang tidak bisa dilepaskan dari nasib dan masa depan industri film nasional, maka Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata/Direktorat Film wajib melakukan intervensi atas ketentuan yang tidak tersebut dan melaporkan kepada Presiden untuk membatalkan ketentuan itu.
3. Bila Kementerian Tenaga Kerja peduli terhadap kemungkinan terciptanya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri perbioskopan dan dampak ikutannya, akibat ketentuan yang tidak lazim itu, juga harus melaporkan kepada Presiden mengenai hal itu.
4. Bila para penonton/penggemar film-film impor Indonesia tidak ingin negeri ini kembali ke tahun 1960-an, saat film-film Amerika diboikot di Indonesia, dan akan kehilangan hak atas informasi dan hak untuk memperoleh pendidikan/pengajaran/lapangan pekerjaan di bidang perfilman, sebagaimana dilindungi UUD 1945, atas nama masyarakat harus mengekspresikan keberatannya melalui pelbagai saluran/media/jejaring sosial yang ada agar Ditjen Bea Cukai membatalkan ketentuan yang tidak lazim dalam industri perfilman dunia itu.
5. Bila Indonesia tidak ingin dinyatakan sebagai negara yang gagal melindungi hak setiap warga negaranya (cq Hak atas informasi/Hak atas pendidikan/pengajaran), dan dikucilkan dalam pergaulan perfilman internasional, maka Presiden harus memerintahkan kepada Menko Ekuin/Menkeu/Ditjen Pajak/Ditjen Bea Cukai untuk segera membatalkan/mencabut ketentuan yang tidak lazim dalam industri perfilman dunia itu.
6. Bila anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan semua komisi yang membidangi Industri/Perdagangan/Perpajakan/Kebudayaan dan Pariwisata/Politik/Tenaga Kerja/Pendidikan peduli akan masalah ini, harus segera memanggil para pejabat terkait untuk mencabut ketentuan yang tidak lazim yang berdampak panjang tersebut.    (kpl/gum/bun)